Berita

PEKANBARU - Penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihuhn SSTP MAP memberi apresiasi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Rabu (8/2/2023) di Kantor Kejari Pekanbaru.

Apresiasi tersebut diberikan setalah Kejari berhasil menyelamatkan kerugian negara dari kelebihan bayar kegiatan pengangkutan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru. Hingga akhirnya,  pengembalian uang dilakukan oleh PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah sebesar Rp5,2 miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Pekanbaru, Lasargi Marel, usai penyerahan penghargaan,  menjelaskan, penyelematan keuangan daerah ini dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2021 yang menemukan adanya kelebihan bayar pengangkutan sampah pada DLHK Pekanbaru di zona 1, 2 dan 3.

Berdasarkan temuan itu, Seksi Intelijen Kejari Pekanbaru melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dan penyelidikan. Para pihak terkait diundang ke Kejari Pekanbaru untuk diklarifikasi.

"Dari penyelidikan tersebut, pihak yang kita periksa proaktif untuk mengembalikan kelebihan bayar berdasarkan temuan BPK tersebut sebesar Rp5,2 miliar. Terdiri dari dua perusahaan, PT Godang dan SHI (Samhana Indah)," kata Marel.

Marel merincikan, PT Godang Tua Jaya mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp3,7 miliar sedangkan dari PT Samhana Indah sebesar Rp1,5 miliar lebih. "Dari tindak lanjut penegakan hukum, akhirnya para pihak mau mengembalikan kelebihan bayar tersebut," tambah Marel.

Dalam penyelidikan ini, ungkap Marel, awalnya pihak perusahaan tidak mau mengembalikan kelebihan bayar. Pasalnya, DLHK Pekanbaru belum membayar tunda bayar pengangkutan sampah selama 4 bulan.

Begitu juga pihak DLHK Pekanbaru tidak mau membayar tunda bayar sebelum temuan BPK dibayarkan.

"Jadi ini ego sektoral masing-masing. Pihak perusahaan tidak mau karena merasa dirugikan karena belum dibayar sedangkan pihak pemda tak mau (bayar) karena ada temuan BPK," jelas Marel.

Dari pemeriksaan yang dilakukan dan masukan-masukan yang diberikan akhirnya perusahaan mengembalikan kelebihan bayar. Saat ini uang tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru.

"Uang sudah disetor ke kas daerah melalui BPKAD. Kemudian sudah diinformasikan ke Inspektorat untuk menidaklanjuti temuan BPK, dan juga sudah dilaporkan ke BPK, kalau ini sudah dibayarkan," papar Marel.

Dengan adanya pengembalian kelebihan bayar tersebut, maka Kejari Pekanbaru menghentikan penyelidikan. Hal itu juga berdasarkan surat Jaksa Agung Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara.

Berdasarkan surat Jampidus tahun 2018, bagaimana SOP penyelidikan, disebutkan dalam tahap penyelidikan jika para pihak yang diperiksa proaktif melakukan pengembalian negara dapat jadi pertimbangan untuk tahap selanjutnya. Juga dilihat dari kepentingan pembangunan dan stabilitas ekonomi daerah atau nasional. Hingga kami menghentikan proses penyelidikan," jelas Marel.

Sementara, Penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihuhn menyebut, memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kejari Pekanbaru yang dipimpin Martinus Hasibuan yang telah menyelamatkan uang negara Rp5,2 miliar.

"Ke depan dengan kolaborasi dan sinergitas Pemko dan Kejari Pekanbaru, kita bisa terus mengungkap, dan mengembalikan uang (daerah). Kita hanya ingin sesuai aturan, bagaimana pengelolaan keuangan pemko berjalan dengan baik," tutur Muflihun.

Kerja sama ini, kata Muflihun, akan terus dilanjutkan, terutama dalam pendampingan kegiatan Pemko Pekanbaru. "Dan kami sudah sepakat dengan Pak Kajari, kita minta juga nanti berkomunikasi dalam hal pendampingan yang lainnya," ungkap Muflihun.

Pemko, tambah Muflihun, akan berupaya melakukan arahan dari BPK. "Kepada OPD, bagaimana kita menghitung, apa masalah tunda bayar. Ketika menyangkut pihak ketiga tentu kita harap bisa diselesaikan. Ini kasihan," pungkasnya

News From: Selamatkan Kerugian Negara, Pj Wali Kota Apresiasi Kejari Pekanbaru  (https://setdako.pekanbaru.go.id/)

Selasa, 07 Februari 2023

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan pengarahan serta melantik, mengambil sumpah, dan menyaksikan serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung.

Dalam arahannya, Jaksa Agung menyampaikan para pejabat yang ditunjuk adalah insan terbaik Adhyaksa dan telah melalui proses kajian mendalam, pertimbangan matang, serta penilaian yang obyektif untuk mengisi jabatan yang telah ditentukan dengan memperhatikan prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”.

“Di samping itu, juga memberikan kesempatan kepada setiap insan Adhyaksa di lingkungan kerjanya untuk dapat mengembangkan diri melalui pola karir dan penugasan yang baru dan beragam,” ujar Jaksa Agung.

Selanjutnya, Jaksa Agung juga menyampaikan beberapa pokok penekanan tugas yang harus segera disesuaikan dan dilaksanakan terkait beberapa bidang antara lain:

1. Para Kajati yang baru dilantik, agar segera:

• Bersinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di masing-masing wilayah hukumnya, dalam rangka melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan daerah namun dengan tidak menegasikan kewenangan masing-masing;

• Berakselerasi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan di tempat penugasan yang baru dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat; serta

• Mencermati, memahami dan melaksanakan pola penanganan perkara yang taat prosedur agar penanganan perkara dapat dilaksanakan secara profesional, tepat sasaran, tuntas dan berbobot.

2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung yang baru, baik di bidang teknis maupun non teknis, agar segera:

• Melakukan pemetaan terhadap persoalan yang terdapat di dalam masing-masing lingkungan kerja atau bidang jabatan;

• Menentukan skala prioritas penyelesaian tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing lingkungan kerja atau bidang jabatan;

• Melakukan konsolidasi dengan lingkungan kerja yang baru baik di dalam maupun di luar lintas bidang jabatan terkait; serta

• Mempelajari program atau kebijakan pejabat sebelumnya, untuk selanjutnya diidentifikasi kelebihan dan kekurangannya dalam mendukung arah kebijakan pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi.

Dalam kesempatan ini juga, Jaksa Agung menekankan kepada para pejabat untuk memedomani Pasal 116 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Urusan Dalam di Lingkungan Kejaksaan RI. Jaksa Agung mengatakan pada pokoknya peraturan tersebut mengatur tata cara penyambutan yang sederhana dan sewajarnya kepada pimpinan, maka tidak perlu melakukan hal-hal bersifat seremonial secara berlebihan, seperti halnya pengalungan bunga, tarian penyambutan, dan lain sebagainya.

“Khususnya nanti pada acara pisah sambut yang sebentar lagi akan saudara gelar di masing-masing wilayah satuan kerja yang baru, saya minta agar saudara laksanakan dengan penuh kesederhanaan. Perlu saudara pahami, kemewahan acara bukan berarti menandakan kehebatan, tetapi cenderung menunjukan perilaku yang terlalu memaksakan diri yang berpotensi mempertaruhkan integritas dan mengarah pada perbuatan tercela,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung berpesan agar menjadikan jabatan yang diemban saat ini sebagai kesempatan untuk semakin meningkatkan kemampuan, memperkaya pengalaman, dan memperluas wawasan, agar saudara memiliki performa dan kemampuan yang unggul, sebagai bekal menapaki karir dan mengemban tugas lain yang lebih besar dan kompleks selanjutnya.

“Sebelum mengakhiri amanat, saya ingin memberikan sebuah pesan kepada para pejabat yang baru dilantik hari ini yakni JIKA MENGEMBAN JABATAN IBARATKAN MEMBANGUN RUMAH, AGAR SEIMBANG BANGUNANNYA MAKA PERLU TAKARAN PONDASI IDEAL YANG TERDIRI DARI KEPEMIMPINAN, KAPABILITAS, DAN LOYALITAS. DAN UNTUK MEMBUAT PONDASI TERSEBUT MENJADI KOKOH, MAKA PERTEBAL INTEGRITAS DAN KEJUJURAN,” ujar Jaksa Agung.

Adapun pejabat yang dilantik pada Selasa 07 Februari 2023, yaitu:

1. Dr. Masyhudi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen.

2. Dr. Heffinur, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan.

3. Raden Febrytriyanto, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

4. Edy Birton, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

5. Dr. Andi Muhammad Taufik, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

6. Dade Ruskandar, S.H., M.H. selaku Inspektur IV Pengawasan.

7. Sungarpin, S.H., M.Hum. selaku Inspektur V Pengawasan.

8. Hari Setiyono, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

9. Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H. selaku Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

10. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

11. Raimel Jesaja, S.H., M.H. selaku Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

12. Haruna, S.H., M.H. selaku Inspektur I Pengawasan.

13. Dr. Drs. Muhammad Yusuf, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

14. Asep Maryono, S.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.

15. Ponco Hartanto, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta.

16. Iman Wijaya, S.H., M.Hum. selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

17. Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.

18. Firdaus, S.H., M.H. selaku Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

19. Purwanto Joko Irianto, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

20. Bernadeta Maria Erna, S.H., M.H. selaku Kepala Biro Hukum.

21. Budi Hartawan Panjaitan, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

22. Aliza Rahayu Rusman, S.H., M.H. selaku Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

23. Dr. Bambang Gunawan, S.H., M.Hum. selaku Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

24. Nanang Ibrahim Soleh, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

25. Siswanto, S.H., M.H. selaku Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi.

26. Yudi Indra Gunawan, S.H., M.H. selaku Kepala Biro Umum.

27. Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Hadir dalam acara ini yaitu Ketua Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat beserta anggota, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kejaksaan Agung.

News From: Jaksa Agung Lantik Pejabat Eselon II dan Kajati, Jaksa Agung: Penunjukan Pejabat Kejaksaan Melalui Proses Panjang, Mulai dari Rekam Jejak, Asesmen Sampai Evaluasi Kinerja

PEKANBARU(RIAUPOS.CO)- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama aparat penegak hukum, Kejari Kota Pekanbaru menggelar kegiatan dengan turun langsung ke sekolah. Diberi nama Jaksa Masuk Sekolah (JMS), dengan sekolah yang dikunjungi ialah SMPN 26 Pekanbaru di Jalan Kenanga, Sail, Tenayan Raya, Kamis (2/2/2023) pagi. Kegiatan JMS di SMPN 26 tersebut sengaja mengusung tema tentang kenakalan remaja, dan juga tentang penyuluhan hukum bagi kalangan pelajar. Dihadiri Kasubsi A Intelijen Kejari Pekanbaru Jumeiko Andra SH MH, Kasubsi Pra Penuntut Pidana Umum Rendi Panalosa SH MH, Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi Seksi Intelijen Kejari Donni Prima Jaya.

Hadir juga Pengelola Pengaduan Publik pada Seksi Intelijen Kejari, Dwi Puji Oktadina AMd, Kabid SMP Disdik Pekanbaru Nurbaiti SPd MPd (mewakili Kadisdik), Kepala SMPN 26 Hotting Rain MPd, Wakil Bidang Kesiswaan SMPN 26 Sri kumala Rizky S HUM, serta para majelis guru. Kegiatan ini pun mendapat sambutan antusias tinggi dari siswa dan para guru. Karena saat pemaparan yang disampaikan oleh para jaksa itu, banyak hal yang disampaikan menitik beratkan para prilaku kenakalan remaja saat ini. Seperti penyalahgunaan narkoba, perundunngan, tawuran, bolos sekolah, dan lainnya. Sebelum terlambat, ini perlu ada langkah antisipasi dimulai dari program JMS.


"Alhamdulillah, kami para guru dan juga siswa-siswi mendapatkan informasi dan cara mengantisipasinya dari penyuluhan ini," kata Kabid SMP Disdik Pekanbaru Nurbaiti SPd MPd didampingi Kepala SMPN 26 Hotting Rain usai acara. Disampaikannya, dengan banyaknya ilmu hukum tentang kenakalan remaja, yang sudah dipaparkan oleh para jaksa Kejari Pekanbaru, tentu menjadi pijakan Disdik dan semua sekokah ke depan, untuk bersikap.

Kasubsi A Intelijen Kejari Pekanbaru Jumeiko Andra SH MH menjelaskan, bahwa program JMS ini lebih kepada kegiatan penyuluhan hukum kepada para siswa. Terutama dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya kenakalan remaja di kalangan pelajar. "Materi yang kami sampaikan itu mulai dari pengenalan tentang kejaksaan, pengertian kenakalan remaja, penyebab dan cara mengatasi kenakalan remaja, jenis- jenis kenakalan remaja, plus sekilas tentang Undang-undang Peradilan Anak," papar Jumeiko Andra. Disampaikan juga, secara umum kegiatan JMS ini ditujukan untuk siswa SD, SMP hingga SMA, untuk memperkaya khasanah pengetahuan siswa terhadap hukum dan perundang-undangan, serta menciptakan generasi baru taat hukum, untuk tujuan kenali hukum jauhkan hukuman. KONTEN PROMOSI

Untuk diketahui, JMS ini merupakan program Kejaksaan Agung RI dan jajaran Korps Adhyaksa di seluruh Indonesia, yang lahir berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 184/A/JA/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang Kejaksaan RI mencanangkan program Jaksa Masuk Sekolah. "Program ini bagian dari upaya inovasi dan komitemen Kejaksaan RI, dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat yang statusnya sebagai pelajar," paparnya. Jalannya program JMS ini pun mendapat apresiasi dari Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi III H Ervan. “Kami sangat mendukung kegiatan seperti ini, karena bersentuhan langsung dengan siswa-siswi. Mudah-mudahan sangat bermanfaat," katanya. Diakui politikus Gerindra ini, beberapa kenakalan remaja yang termasuk meresahkan masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba, perundungan atau bullying, pergaulan bebas, termasuk juga aksi balap liar belakangan ini. "Ini juga harus mendapat support penuh juga dari semua kalangan. Termasuk pihak sekolah, para orangtua, dan Disdik Pekanbaru. Sejak sekarang harus diantisipasi secara intens," pintanya. Setelah pemaparan materi, juga dilaksanakan sesi tanya jawab. Tentunya para peserta silih berganti bertanya. Pihak Kejari Pekanbaru menjawabnya dengan baik dan sesuai kondisi di lapangan. Berdasarkan informasi dari media massa sebelumnya, kegiatan JMS ini digelar sebagai wujud nyata kinerja Pemerintah RI, melalui program Nawa Cita poin ke-8, yang berbunyi melakukan revolusi karakter bangsa, yang menitikberatkan pada revolusi karakter bangsa di bidang pendidikan nasional. Tentunya perlu didukung dan dilaksanakan melalui langkah strategis dan efektif. Satu langkah strategis dan efektif dalam terwujudnya, revolusi karakter bangsa bidang pendidikan melalui penerangan hukum dan penyuluhan hukum, sebagai bagian tugas dan fungsi Kejari Pekanbaru dengan terlaksananya Program JMS. Sebelum kegiatan selesai di SMPN 26, jaksa Kejari Pekanbaru membagikan  cendera mata, berupa mug dan buku kepada para siswa-siswi dan guru SMPN 26 Pekanbaru.

Sumber: www.riaupos.jawapos.com > Cegah Kenakalan Remaja melalui Program Jaksa Masuk Sekolah

Link:
https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/03/02/2023/293921/cegah-kenakalan-remaja-melalui-program-jaksa-masuk-sekolah.html

Terima kasih telah mengunjungi website kami.

Senin, 06 Februari 2023

Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap Terdakwa SURYA DARMADI dan Terdakwa RAJA THAMSIR RACHMAN yang terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Pembacaan tuntutan ini dilakukan saat persidangan yang digelar pada hari Senin(06/02/2023) dan bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun amar tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk para terdakwa yang terlibat didalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, yang pada pokoknya yaitu:

Untuk Terdakwa atas nama SURYA DARMADI

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwasannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2002  tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Ketiga Primair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jaksa Penuntut Umum juga menjelaskan bahwa terdakwa diberikan hukuman pidana penjara Seumur Hidup serta harus membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Serta membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp4.798.706.951.640,00 dan USD7,885,857.36 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000 dengan ketentuan jika Terdakwa dalam waktu 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut.

"Jika Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum selain pidana seumur hidup atau mati dan Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara 10 tahun apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti dan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 dibebankan kepada terdakwa.", ujar Jaksa Penuntut Umum. Senin(06/02

Sedangkan untuk Terdakwa atas nama RAJA THAMSIR RACHMAN

Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00.

 

News From: Amar Tuntutan terhadap Para Terdakwa dalam Perkara PT Duta Palma Group (kejaksaan.go.id)

Senin, 06 Februari 2023

Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum BANDING. Hal tersebut dilakukan terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri yang diberikan terhadap Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF, dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. ASABRI (persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Dr Ketut Sumedana juga menjelaskan dalam rilis yang diterbitkan pada hari Senin(06/02/2023). Dimana dalam rilisnya tersebut disebutkan bahwa pengajuan banding dilakukan dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ketentutan ancaman pidana minimal. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara selama 1 tahun. Padahal sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, ancaman pidananya adalah minimal 4 tahun.

"Untuk pidana penjara yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa kurang memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan agar orang takut dan atau jera untuk melakukan tindak pidana tidak tercapai, serta pada saat di persidangan, Terdakwa terbukti menikmati hasil tindak pidana sebesar Rp254.234.900.000, namun demikian Majelis Hakim tidak menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti, sehingga pemulihan keuangan negara tidak tercapai.", ujar Kapuspenkum. Senin(06/02)

Sebelumnya, pada amar putusan yang diberikan terhadap Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF pada pokoknya, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000 subsidair 4 bulan kurungan. Serta menetapkan barang bukti sebagai berikut:

  • Poin 1 s/d 70 terlampir dalam berkas perkara;
  • Poin 71 s/d 79 dikembalikan kepada Terdakwa;
  • Poin 80 s/d 83 dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  • Poin 84 s/d 88 dikembalikan kepada Terdakwa;
  • Poin 89 s/d 136 terlampir dalam berkas perkara;
  • Poin 137 dikembalikan kepada Teguh Ramadhani;
  • Poin 157 s/d 214 terlampir dalam berkas perkara. 

 

News From: Jaksa Penuntut Umum Ajukan Menyatakan Banding Atas Putusan Terdakwa RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF (kejaksaan.go.id)

Sabtu, 04 Februari 2023

Jaksa Agung ST Burhanuddin selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa pekerjaan seorang Jaksa adalah bentuk pengabdian yang kelak nantinya akan terukir dalam perjalanan karir dan menjadi suatu kebanggaan. Jaksa Agung juga menyebutkan mengenai etos, dimana etos berasal dari bahasa Yunani yaitu sikap, kepribadian, karakter serta keyakinan atas sesuatu. Dalam hal pekerjaan, sering kita dengar yaitu adalah kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dimana apabila tidak diimbangi dengan kondisi saat ini, maka harapan (goals) dari pekerjaan tersebut sulit untuk dicapai.

“Sejarah yang anda bangun saat ini, tanpa disadari telah terekam dalam jejak digital saudara masing-masing. Berhasil atau tidaknya saudara dalam berkarir, sangat bergantung pada rekam jejak yang telah anda ukirkan untuk institusi. Jadi semua melalui proses, tidak ada yang instan untuk menjadi seorang pejabat di Kejaksaan.”, ujar Jaksa Agung.

Birokrasi memerlukan kedisiplinan dalam mengeksekusi seluruh program dan kebijakan untuk memperoleh keberhasilan. Disiplin dalam bahasa sederhana adalah “taat asas” yang dapat membangun etos kerja yang baik dan meningkatkan produktivitas dalam bekerja di samping meningkatkan citra yang baik terhadap institusi. Dalam praktiknya, disiplin tidak hanya terkait dengan masalah waktu kerja, akan tetapi bagaimana setiap insan Adhyaksa mampu mengimplementasikan dan mewujudkan setiap program serta imbauan dari kebijakan pimpinan dalam kesehariannya seperti pola perilaku, pola pikir dan tutur kata yang beretika serta bermartabat, sehingga sosok Jaksa tidak ada sekat dengan masyarakat. Kedisiplinan yang sesuai dengan konsep “taat asas”, akan menghasilkan profesionalisme dalam bekerja. Secara harafiah, sikap disiplin di lingkungan kerja dapat diwujudkan dengan disiplin waktu, memiliki inisiatif dan kreativitas, tanggung jawab, taat aturan, sikap dan perilaku sesuai aturan, pengawasan ketat, serta adanya keteladanan dari pimpinan.

Maka dari itu untuk mewujudkan hal tersebut, harus didukung dengan sikap sederhana yang akan membuat kehidupan lebih tenang dan bahagia dalam menjalani pekerjaan. Jaksa Agung telah mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana yang mengatur beberapa hal diantaranya menghindari gaya hidup konsumtif dengan tidak membeli/memakai/memamerkan barang-barang mewah, menghindari timbulnya kesenjangan dan kecemburuan sosial di media sosial, menyesuaikan dan menyelaraskan setiap perilaku berdasarkan norma hukum dan adat istiadat masyarakat setempat, menolak untuk menerima hadiah/keuntungan, serta menghindari tempat tertentu yang dapat merendahkan martabat/mencemarkan kehormatan institusi. Adapun maksud dari instruksi ini yakni untuk pengendalian dan introspeksi bagi insan Adhyaksa agar tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan terlebih lagi perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat.

Sikap sederhana dari seorang insan Adhyaksa dengan sendirinya akan membangun integritas sebagai seorang penegakan hukum. Kesederhanaan mengajarkan untuk selalu hidup bersyukur atas kenikmatan yang diperoleh setiap harinya. Sederhana adalah sikap yang mampu mencegah dari perilaku boros, tamak, dan rakus sehingga perilaku sederhana adalah kunci pengendalian diri untuk membangun integritas institusi. Kesederhanaan secara etimologi diartikan sebagai kebiasaan seseorang untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuannya, serta dapat pula diartikan tidak berlebihan atau mengandung unsur kemewahan.

Pada akhirnya 2 (dua) kata kunci di atas yakni disiplin akan melahirkan sikap profesionalisme dan kesederhanaan akan membangun integritas. Keduanya harus berjalan secara bersamaan dalam mengembangkan dan membangun sumber daya manusia Kejaksaan untuk menjadikan penegakan hukum humanis sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan masa mendatang.

Tulisan ini sekaligus sebagai imbauan kepada seluruh insan Adhyaksa dimanapun berada untuk selalu menerapkan kedisiplinan dan pola hidup sederhana dalam rangka membangun etos kerja yang bisa diterima oleh masyarakat dan meningkatkan kinerja Kejaksaan RI.

News From: Jaksa Agung ST Burhanuddin: Membangun Etos Kerja Kejaksaan melalui Disiplin dan Kesederhanaan

PRIMA DAN TERPERCAYA DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERHATI NURANI      Motto Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Copyright © 2022 Kejaksaan Negeri Pekanbaru.