Selasa, 15 November 2022

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Arif Budiman dan Indra Osmer Gunawan Hutahuruk dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp7 miliar lebih. Untuk itu, keduanya dituntut pidana masing-masing 8,5 tahun penjara.

Adapun perkara dimaksud adalah dugaan korupsi pemberian kredit modal kerja konstruksi (KMKK) oleh salah satu bank daerah yang ada di Kota Pekanbaru kepada debitur pakai surat kontrak palsu alias fiktif. Dalam perkara itu, Arif Budiman adalah debitur, dan Indra Osmer adalah mantan Manager Bisnis bank tersebut.

Keduanya menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru secara virtual, dimana majelis hakim yang diketuai Yuli Artha Pujayotama, JPU, dan penasehat hukum terdakwa berada di ruang sidang. Sementara para terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Dalam tuntutannya, Jaksa Dewi Sinta Dame Siahaan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru menyatakan kedua terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal itu tertuang dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Khusus terdakwa Arif Budiman, JPU menuntutnya untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp7.233.091.582. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara," tegas Kasubsi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru.

Dengan telah dibacakannya tuntutan, sidang berikutnya beragendakan penyampaian pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa. Sidang tersebut dijadwalkan digelar pekan depan.

Untuk diketahui, dugaan korupsi tersebut terkait pemberian fasilitas KMKK kepada Debitur Group Perusahaan CV Palem Gunung Raya, CV Putra Bungsu, CV Hikmah dan CV Putra Wijaya yang menggunakan dokumen kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) tidak sah atau fiktif.

Arif Budiman selaku debitur yang mengelola CV Palem Gunung Raya, CV Putra Bungsu, CV Hikmah dan CV Putra Wijaya mengajukan permohonan KMKK Standby Loan pada 18 Februari 2015 dan 23 Februari 2015 di bank daerah yang di Kota Pekanbaru.

Dalam melakukan pencairan kredit tersebut, CV Putra Bungsu dan CV Palem Gunung Raya diduga menggunakan SPK tidak sah atau fiktif atas kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Atas pencairan KMKK tersebut, masuk ke Rekening Giro CV Putra Bungsu dan CV Palem Gunung Raya yang dikelola oleh Arif Palembang.

Atas hal itu, timbul kerugian keuangan negara sebesar Rp7.233.091.582. Angka tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi.

News From Korupsi Kredit Fiktif Senilai Rp7 M, Debitur dan Mantan Manajer Bank Dituntut 8,5 Tahun Penjara - Haluan Riau (harianhaluan.com)

4 Saksi Dihadirkan di Sidang Dugaan Korupsi Pengadaan Jaringan Internet Mantan Rektor UIN Suska Riau

Oleh Admin | Kamis, 10 November 2022

Tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melaksanakan sita eksekusi terhadap aset yang terafiliasi dengan Terpidana atas nama BENNY TJOKROSAPUTRO dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018. Aset yang dilakukan sita eksekusi berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Kamis (10/11/2022)

Sita eksekusi dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (P-48A) dengan Nomor : Print-734/M.1.10/Fu.1/09/2021 tanggal 29 September 2021 atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor: 7/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 26 Februari 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor: 2937 K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terpidana BENNY TJOKROSAPUTRO.

Adapun aset yang berhasil dilakukan sita eksekusi berupa 185 bidang tanah dengan luas 401.024 M2, dengan rincian sebagai berikut:

• 11 bidang tanah seluas 70.910 M2 yang terletak di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.
• 9 bidang tanah seluas 22.513 M2 yang terletak di Desa Kiara Payung, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
• 14 bidang tanah seluas 25.488 M2 yang terletak di Desa Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
• 15 bidang tanah seluas 27.131 M2 yang terletak di Desa Buaran Bambu, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
• 22 bidang tanah seluas 56.660 M2 yang terletak di Desa Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.
• 52 bidang tanah seluas 89.048 M2 yang terletak di Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang.
• 62 bidang tanah seluas 109.274 M2 yang terletak di Desa Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang

News From www.kejaksaan.go.id

Aset Milik Terpidana Benny Tjokrosaputro Kembali Dilakukan Sita Eksekusi Dalam Perkara PT Asuransi Jiwasraya (kejaksaan.go.id)

Oleh Admin | Kamis, 10 November 2022

Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Pembinaan) Bambang Sugeng Rukmono melakukan peninjauan lahan lokasi Kejaksaan Agung pada Rencana Tata Ruang Kawasan Ibu Kota Nusantara yang bertempat di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun kegiatan peninjauan ini merupakan pelaksanaan tugas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mendukung Persiapan Ibu Kota Negara Nusantara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Serta hadir juga bersama dengan Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Pembinaan) Bambang Sugeng Rukmono dalam kegiatan peninjauan lokasi Kejaksaan Agung ini yaitu Kepala Biro Kepegawaian Hermon Dekristo, Kepala Biro Perlengkapan Bambang Haryanto, Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja pada Biro Perencanaan Dwi Antoro, Kepala Bagian Kepangkatan dan Mutasi pada Biro Kepegawaian Hari Wibowo, Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja II pada Biro Perencanaan Andhy Hermawan Bolifaar, Kepala Sub Bagian Kepangkatan dan Mutasi I pada Biro Kepegawaian Mochamad Fitri Adhy, dan Staf pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan Pujiono, serta didampingi Tim Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara.

Dari hasil peninjauan setelah melakukan peninjauan lokasi, JAM-Pembinaan menyampaikan bahwa lahan yang nantinya digunakan untuk pembangunan kantor Kejaksaan Agung sudah tersedia dan dalam kondisi baik.

"Kejaksaan Agung mendukung penuh program Pemerintah dalam rangka pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.", ujar Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Pembinaan) Bambang Sugeng Rukmono. Kamis (10/11/2022)

News From www.kejaksaan.go.id

 Jaksa Agung Muda Pembinaan Melakukan Peninjauan Lahan Lokasi Kejaksaan Agung Di Ibu Kota Negara Nusantara

Minggu, 06 November 2022

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan kejaksaan harus menjadi wajah dari penegakan hukum di Indonesia. Ini karena Kejaksaan memiliki peran sentral dalam upaya penegakan hukum. “Kejaksaan harus menjadi wajah penegakan hukum di Tanah Air,” tulis Jaksa Agung di akun Twitter pribadinya, @ST_Burhanuddin. Menurut Jaksa Agung, peran sentral Kejaksaan diharapkan mampu menjaga kewibawaan pemerintah. Karenanya, Jaksa Agung menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus bekerja demi negara.

“Peran sentral kita diharapkan mampu menjaga kewibawaan pemerintah. Tunjukkan bahwa kita senantiasa bekerja untuk negara, bangsa dan masyarakat,” imbaunya. Di sisi lain, Jaksa Agung turut mengingatkan jika upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan harus bersifat humanis, juga berintegritas. “Lakukan penegakan hukum yang humanis dan berintegritas,” imbaunya melanjutkan.

Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul
"Jaksa Agung: Kejaksaan Wajah Penegakan Hukum Tanah Air",
https://www.jpnn.com/news/jaksa-agung-kejaksaan-wajah-penegakan-hukum-tanah-air

Kamis, 03 Nopember 2022.
Jaksa Penuntut Umum Kejari Pekanbaru membacakan Dakwaan pada Sidang Perdana pembacaan Dakwaan Perkara Tipikor Pengadaan jaringan internet pada tahun 2020-2021 Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau , dengan Terdakwa an. Akhmad Mujahidin (Mantan Rektor UIN SUSKA Riau) yang bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Terdakwa an. Akhmad Mujahidin di dakwa Oleh Jaksa Penuntut Umum:
PERTAMA
Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU KEDUA
Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ATAU KETIGA
Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

uraian singkat kasus posisi:
Bahwa pada tahun 2020 UIN Sultan Syarif Kasim Riau melaksanakan kegiatan Pengadaan Jaringan Internet pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan anggaran
sebesar Rp. 2.940.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jaringan Internet bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2021
sebesar Rp. 734.999.100,- (tujuh ratus tiga puluh empat sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) Rupiah Murni (RM). Bahwa RUP kegiatan Pengadaan Jaringan Internet kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020 dan Tahun 2021
ditayangkan ke dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) LKPP dengan metode pemilihan e-purchasing. Bahwa pemilihan penyedia/ provider internet tahun 2020 tidak dilakukan dengan metode pemilihan e-purchasing melainkan
dilakukan penunjukan PT Telkom sebagai penyedia dengan menggunakan Kontrak berlangganan Nomor K.TEL 13/HK 820/WTL-1H10000/2020, tanggal 02 Januari 2020.
Bahwa kegiatan Pengadaan Jaringan Internet pada Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan dengan modus sistem kerja sama Organisasi (KSO) dengan menggunakan Kontrak berlangganan Nomor K.TEL 13/HK.820/WTL 1H10000/2020, tanggal 02 Januari 2020 dan Nota Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Akses Internet di Lingkungan Kampus Nomor Tel.02A /
HK000 / WTL-1H10000 / 2020, Nomor UN.04 / R / HM.01 / 026/2019 tertanggal 02 Januari 2020, antara pihak Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan PT.
Telekomunikasi Indonesia Tbk., namun pihak Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tetap menggunakan APBN dalam pelaksanaan KSO tersebut. bertentangan
dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 / PMK.05 / 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.